Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra meminta Kepala Staf TNI AU Marsekal Agus Supriatna tidak ngotot dalam pengadaan pesawat helikopter Agusta Westland AW101. Ia menekankan setiap pengadaan alutsista harus mengedepankan transparansi, apalagi terkait penggunaan dana APBN.

“Seharusnya Kasau tidak perlu ngotot untuk membeli heli AW101 dan tidak perlu juga mendiskreditkan PT DI. Dana untuk pembelian itukan dari APBN, kalau nanti pemerintah memutuskan menunda atau membatalkan pembelian apakah Kasau juga tetap ngotot,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (2/12/15).

Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang masih ingin membicarakan lagi rencana pembelian helikopter VVIP. Keputusan akhir baru dibuat setelah Presiden Joko Widodo kembali dari kunjungan kerja di Paris, Perancis.

Politisi dari Fraksi Partai Nasdem ini menyebut dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Sekjen Kemenhan dan Kasau yang dijadwalkan hari ini, masalah ini akan disinggungnya. Walaupun agenda utama rapat sebenarnya ingin membicarakan soal pemanfaatan lahan Banda Udara Halim Perdana Kusuma yang dikerjasamakan dengan Pihak Swasta/Pihak.

Rencana pembelian heli AW101 menuai polemik lantaran TNI AU dituding mengenyampingkan idustri alutsista dalam negeri. Jajaran manajemen PT DI sendiri menyatakan telah mampu merakit helikopter angkut tempur yang juga bisa dirancang menjadi heli kepresidenan.

Heli Super Puma di bawah lisensi Airbus Helicopters yang berpusat di Perancis sebagian proses produksinya dilaksanakan di PT DI dengan lokal konten 20-30 persen. Data menunjukkan heli yang biasa disebut Super Cougar ini telah dipercaya 32 kepala negara sementara AW101 hanya empat kepala negara. (iky), foto : iwan armanias/parle/hr.